Minggu, 21 Mei 2017

STATEMENT DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) PERSATUAN GURU HONORER INDONESIA (PGHI) KABUPATEN BANDUNG TERHADAP PEMEKARAN KABUPATEN BANDUNG TIMUR



STATEMENT DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) PERSATUAN GURU HONORER INDONESIA (PGHI) KABUPATEN BANDUNG
TERHADAP PEMEKARAN KABUPATEN BANDUNG TIMUR

Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi
Yth. Menteri Dalam Negri Bapak Tjahyo Kumolo
Yth. Ketua Dewan DPRD Kabupaten Bandung
Yth. Bupati Kabupaten Bandung Bapak H. Dadang M. Nasser
Yth. Ketua KIP4KBT
Yth. Ketua BPD dan Kepada Desa Wilayah Pemekaran Bandung Timur
Yth. Tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung

Puji syukur atas kenikmatan yang sudah Engkau berikan Ya Allah...
Alhamdulillah sebagaimana warta yang disampaikan Forum Komunikasi Nasional Percepatan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) se-Indonesia melalui Komite Independen Pengawas Pembangunan dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Timur (KIP4KBT) bahwa sebanyak 173 calon DOB, yakni 16 dari provinsi, 130 dari kabupaten dan 27 calon kota di Indonesia  sedang memasuki tahap persiapan. Di antaranya, Kabupaten Bandung induk akan dimekarkan menjadi Kabupaten Bandung Timur.
Seluruh anggota guru honorer dalam wadah Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) Kabupaten Bandung di wilayah Timur Kabupaten Bandung mulai dari Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi, Bojongsoang, Rancaekek, Cicalengka, Cikancung, Nagreg, Majalaya, Ibun, Paseh, Ciparay, Kertasari, Pacet, Solokanjeruk dan 16 Kecamatan yang berada di Kabupaten Induk merasa bersyukur jika Pembentukan Kabupaten  Bandung Timur dapat secepatnya terealisasi. Hal ini sebagaimana yang sudah DPD PGHI Kab. Bandung sampaikan kepada seluruh anggota bahwa dengan pemekaran ini akan menguntungkan terhadap Visi dan Misi PGHI.
1. Dengan Pemekaran akan membutuhkan keterpenuhan kebutuhan Pegawai Negri Sipil (PNS) khususnya Dinas Pendidikan sehingga mimpi dan harapan rekan-rekan khususnya K2 yang saat ini tidak jelas kepastiannya akan dapat terealisasikan mimpi dan harapannya. Perubahan Status Honorer menjadi PNS Tangtu Jadi.
2. Dengan Pemekaran maka akan semakin terwujud penambahan kesejahateraan  sebagaimana dari tahun 2010-2015 medapat dana tambahan kesejahteraan dari Pemda Kab. Bandung. Dimana tahun 2015, anggota PGHI yang berjumlah 15337 mendapat tambahan honor dari Pemda Kabupaten Bandung sebesar Rp. 250.000/tahun. Maka dengan pemekaran jika anggaran 3,8 M maka anggota PGHI akan mendapatkan 2 kali lipat dana tambahan kesejahteraan. Perubahan Kesejahteraan Tangtu Jadi.
3. Semakin mempermudah, mempercepat dan meningkatkan daya saing yang kompetitif dalam program yang sedang dijalankan oleh DPP PGHI yaitu Koperasi untuk membuka peluang usaha di segala bidang usaha sehingga mendapatkan tambahan kesejahteraan minimal satuan sakali kengeng uang duduk sareng RAT. Harapan lebih lainnya, dioptimalkan koperasi ini dapat menjadi wadah bagi honorer yang HONORARIUMNYA HANYA MENUNGGU BOS TURUN dalam memberikan simpan pinjam bagi Honorer Anggota PGHI sehingga tidak ada guru honorer GALI LUBANG TUTUP LUBANG SEHINGGA martabat/kredibilitas guru TETAP TERJAGA.

Apa yang menjadi harapan PGHI terhadap Kesejahteraan dengan adaya pemekaran dihamini oleh statement  Anggota DPRD Kab. Bandung, H. Dadang Supriatna kepada galamedianews.com, Kamis (18/5/2017) bahwa "Ingat, sebelum Kab. Bandung dimekarkan dengan Kab. Bandung Barat (KBB), waktu itu pendapatan asli daerah (PAD) hanya sebesar Rp 100 miliar. Itu cerita dulu, saat ini setelah dimekarkan bisa berkembang PAD-nya menjadi Rp 800 miliar. PAD Kab. Bandung bukannya berkurang, melainkan bertambah".

Ucapan terimakasih yang setinggi kami haturkan kepada yang terhormat:
1. Pejuang Kabupaten Bandung Timur dalam wadah KIP4KBT yang dikomandoi Bapak Alam S. Natapura beserta jajarannya yang selama 8 tahun memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya Guru Honorer dengan pengorbanan lahir dan bathin ingin mewujudkan Kabupaten Bandung Timur BERGEMMA (Bersih, Gemilang, Maju dan Mandiri).
2. Bapak Presiden Jokowi yang harapannya dapat menampung dan merealisasikan sehingga terwujud Kabupaten Bandung Timur sebagai Kabupaten Percontohan sebagaimana amanah beliau kepada Staf Kepresiden manakala menerima KIP4KBT sowan ke Istana Selasa, 4 Oktober 2016.
3. Ketua Umum Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sudah mendukung secara moral terwujudnya Kabupaten Bandung timur, Senin-Selasa, 13-14 Oktober 2016.
4. Bapak Bupati Kabupaten Bandung sebagaimana statement beliau di galamedianew.com, Rabu (17/05/2017) bahwa “Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser menyerahkan segala keputusan terkait pembentukan KBT kepada Pemerintah Pusat”.
5. Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Anang Susanto sebagaimana statementnya di galamedianews.com Rabu (17/05/2017) bahwa “Terkait pembentukan KBT terdapat beberapa prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh. Salah satunya harus didukung oleh DPD dan Seandainya pembentukan DOB KBT atas instruksi Pemerintah Pusat, kami dari DPRD akan membuka tangan”
6. Ketua BPD, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan seluruh masyarakat yang sudah mendukung baik moril maupun materi terhadap aspirasi mewujudkan Kabupaten Bandung Timur.

Semoga Allah SWT membalas segala bentuk pengorbanan yang sudah diberikan, memudahkan, dan melancarkan terbentuknya Kabupaten Bandung Timur.
BANDUNG TIMUR TANGTU JADI.
Aamiin Yaa Rabbal Allamiin.

Ketua Umum
DPD PGHI Kab. Bandung
  

Heru K. Nirwantya, S.Pd.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar