KETUA MPR : MASYARAKAT ADALAH PENGUASA

Pengukuhan Forum Komunikasi Nasional (FORKONAS) percepatan CDOB Se-Indonesia yang di selenggarakan di gedung nusantara 5 DPR/MPR RI  pada hari jumat 02-06-2017  yang dihadiri oleh ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Umum FORKONAS Sehan S Landjar SH (Bupati Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara), Wakil Ketua DPRD Propinsi Jabar H.Yusuf Puadz, Ketua Bidang Koordinator Jawa FORKONAS, Sobar M. Budiman, Ketua KIP4KBT Alam S. Natapura dan Jajaran Pengurus KIP4KBT.

Dalam acara tersebut Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan do’a dan dukungan terhadap perjuangan CDOB semoga Perjuangan FORKONAS secepatnya dapat terealisasi dan mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah CDOB bahwa "Masyarakat adalah  penguasa dan para pejabat adalah pelayan masyarakat, ingatlah sumpah jabatan bukanlah sekedar kekuasaan tapi amanat yang dititipkan oleh masyarakat"

Sementara dalam sambutannya Ketua Umum FORKONAS Sehan S Landjar SH menyampai kan "terbentuknya forum ini  tujuan utama adalah ingin mempercepat CDOB-CDOB  yang ada di Indonesia ini khususnya wilyah yang sudah layak dimekarkan seperti Kab.Bandung yang jumlah penduduknya 3 juta serta luas wilayah sudah layak dimekarkan.

Forum ini adalah wadah atau kumpulan warga negara yang terhimpun dari seluruh elemen masyarakat yang berjuang bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kesejahteraan masyarakat. Ini bukan makar, tapi kami ingin mekar. Kita taat pada Pancasila, kita tunduk pada UUD 1945, dan kita cinta NKRI. Lima sila yang terkandung didalam Pancasila, sangat erat kaitannya satu sama lain guna memajukan bangsa ini. Apa yang kita lakukan hari ini, yakni, memperjuangkan pemekaran, termasuk dalam sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesa, ucap Ketua Umum FORKONAS ini dengan nada lantang, yang disambut dengan aplaus meriah oleh seisi gedung tersebut.

Sehan menambahkan, setelah acara pengukuhan, FORKONAS langsung melakukan pembahasan program agenda jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. "Usai pembahasan program-program tersebut, kami bakal menemui pimpinan DPD RI. Hasilnya nanti akan kami bawa untuk bertemu langsung dengan Ketua DPR RI, Mendagri, Wakil Presiden Dan Presiden.

REGISTRASI ANGGOTA DAN KSU DPP PGHI

Registrasi Keanggotaan PGHI dan Pendaftaran KSU DPP PGHI

Sehubungan dengan kebutuhan administrasi organisasi dan Lembaga Koperasi yang baru didirikan, dengan ini kami mohon para pengurus UPT Kecamatan untuk melaksanakan Registrasi Keanggotaan PGHI dan Pendaftaran KSU DPP PGHI.

KOPERASI KSU DPP PGHI

Koperasi Serba Usaha Dewan Pengurus Pusat Persatuan Guru Honorer Indonesia Kab. Bandung selanjutnya disingkat KSU DPP PGHI Kab. Bandung didirikan atas dasar Kepentingan bersama dan dengan modal Bersama. Jenis Usaha yang dilaksanakan oleh KSU DPP PGHI Kab. Bandung adalah :

1.       Jenis Usaha Simpan Pinjam

2.       Jenis Usaha Cicilan Sembako/Barang

3.       Jenis Usaha Warung Internet

KSU DPP PGHI Kab. Bandung merupakan Koperasi yang  beranggota Guru Honorer yang mengajar di se-wilayah Kabupaten Bandung mencakup Kecamatan Kertasari, Pacet, Ciparay, Bojongsoang, Cileunyi, Cimenyan, Cilengkrang, Rancaekek, Solokanjeruk, Majalaya, Ibun, Paseh, Cikancung, Cicalengka, Nagreg, Ciwidey, Cangkuang dan Rancabali sebagai bentuk tindak lanjut dari wadah Persatuan Guru Honorer Indonesia Kabupaten Bandung serta merupakan koperasi pertama yang mewadahi Guru Honorer Kabupaten Bandung.  

Dalam KSU DPP PGHI Kab. Bandung ini diterapkan pola sebagai berikut :

A. Jenis Usaha Simpan Pinjam

1. Usaha yang sedang berjalan

Usaha ini diperuntuk untuk anggota dan harus untuk Modal Pendirian Usaha. Sistem yang dipergunakan sebagaimana umumnya Koperasi saat ini. Tujuan jenis usaha simpan pinjam ini untuk mempermudah pemberian modal agar Guru mendapat pendapatan tambahan tanpa mengganggu aktivitas mengajar yang bersangkutan.

2. Rencana Usaha kedepannya

      Pemberian Modal keseluruh UPT PGHI yang berjumlah 18 Kecamatan dengan pola sama yaitu Pemberian untuk modal usaha dengan harapan muncul pelaku usaha kreatif dari rekan-rekan guru honorer yang ada dalam wadah PGHI Kabupaten Bandung. Sebagai contoh: Kertasari dengan usaha perkebunannya, Pacet dengan usaha perikanannya dan sebagainya.

B. Jenis Usaha Cicilan Sembako/Barang

1. Usaha cicilan sembako

Usaha ini akan diawali dengan pengadaan beras 25 Kg dengan pembayaran dicicil untuk1 bulan. bagi UPT yang sudah siap maka KSU DPP PGHI akan menganalisis dan merealisasikannya.

2. Usaha cicilan pengadaan sarana pendidikan

        Apabila modal sudah mencukupi maka diharapkan KSU PGHI dapat memenuhi Pngajuan sarana yang menunjang Kegiatan Belajar Mengajar Guru dengan pengadaan cicilan Komputer, Laptop dan Notebook.

Semoga usaha  yang dilaksanakan di KSU DPP PGHI Kab. Bandung ini dapat terus berjalan dan yang lebih penting lagi adalah agar dapat membantu rekan-rekan Guru Honorer  khususnya sebagai anggota untuk membantu Permodalan Usaha guna peningkatan kesejahteraan para guru honorer.

STATEMENT DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) PERSATUAN GURU HONORER INDONESIA (PGHI) KABUPATEN BANDUNG TERHADAP PEMEKARAN KABUPATEN BANDUNG TIMUR

STATEMENT DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) PERSATUAN GURU HONORER INDONESIA (PGHI) KABUPATEN BANDUNG

TERHADAP PEMEKARAN KABUPATEN BANDUNG TIMUR

Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi

Yth. Menteri Dalam Negri Bapak Tjahyo Kumolo

Yth. Ketua Dewan DPRD Kabupaten Bandung

Yth. Bupati Kabupaten Bandung Bapak H. Dadang M. Nasser

Yth. Ketua KIP4KBT

Yth. Ketua BPD dan Kepada Desa Wilayah Pemekaran Bandung Timur

Yth. Tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung

Puji syukur atas kenikmatan yang sudah Engkau berikan Ya Allah...

Alhamdulillah sebagaimana warta yang disampaikan Forum Komunikasi Nasional Percepatan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) se-Indonesia melalui Komite Independen Pengawas Pembangunan dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Timur (KIP4KBT) bahwa sebanyak 173 calon DOB, yakni 16 dari provinsi, 130 dari kabupaten dan 27 calon kota di Indonesia  sedang memasuki tahap persiapan. Di antaranya, Kabupaten Bandung induk akan dimekarkan menjadi Kabupaten Bandung Timur.

Seluruh anggota guru honorer dalam wadah Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) Kabupaten Bandung di wilayah Timur Kabupaten Bandung mulai dari Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi, Bojongsoang, Rancaekek, Cicalengka, Cikancung, Nagreg, Majalaya, Ibun, Paseh, Ciparay, Kertasari, Pacet, Solokanjeruk dan 16 Kecamatan yang berada di Kabupaten Induk merasa bersyukur jika Pembentukan Kabupaten  Bandung Timur dapat secepatnya terealisasi. Hal ini sebagaimana yang sudah DPD PGHI Kab. Bandung sampaikan kepada seluruh anggota bahwa dengan pemekaran ini akan menguntungkan terhadap Visi dan Misi PGHI.

1. Dengan Pemekaran akan membutuhkan keterpenuhan kebutuhan Pegawai Negri Sipil (PNS) khususnya Dinas Pendidikan sehingga mimpi dan harapan rekan-rekan khususnya K2 yang saat ini tidak jelas kepastiannya akan dapat terealisasikan mimpi dan harapannya. Perubahan Status Honorer menjadi PNS Tangtu Jadi.

2. Dengan Pemekaran maka akan semakin terwujud penambahan kesejahateraan  sebagaimana dari tahun 2010-2015 medapat dana tambahan kesejahteraan dari Pemda Kab. Bandung. Dimana tahun 2015, anggota PGHI yang berjumlah 15337 mendapat tambahan honor dari Pemda Kabupaten Bandung sebesar Rp. 250.000/tahun. Maka dengan pemekaran jika anggaran 3,8 M maka anggota PGHI akan mendapatkan 2 kali lipat dana tambahan kesejahteraan. Perubahan Kesejahteraan Tangtu Jadi.

3. Semakin mempermudah, mempercepat dan meningkatkan daya saing yang kompetitif dalam program yang sedang dijalankan oleh DPP PGHI yaitu Koperasi untuk membuka peluang usaha di segala bidang usaha sehingga mendapatkan tambahan kesejahteraan minimal satuan sakali kengeng uang duduk sareng RAT. Harapan lebih lainnya, dioptimalkan koperasi ini dapat menjadi wadah bagi honorer yang HONORARIUMNYA HANYA MENUNGGU BOS TURUN dalam memberikan simpan pinjam bagi Honorer Anggota PGHI sehingga tidak ada guru honorer GALI LUBANG TUTUP LUBANG SEHINGGA martabat/kredibilitas guru TETAP TERJAGA.

Apa yang menjadi harapan PGHI terhadap Kesejahteraan dengan adaya pemekaran dihamini oleh statement  Anggota DPRD Kab. Bandung, H. Dadang Supriatna kepada galamedianews.com, Kamis (18/5/2017) bahwa "Ingat, sebelum Kab. Bandung dimekarkan dengan Kab. Bandung Barat (KBB), waktu itu pendapatan asli daerah (PAD) hanya sebesar Rp 100 miliar. Itu cerita dulu, saat ini setelah dimekarkan bisa berkembang PAD-nya menjadi Rp 800 miliar. PAD Kab. Bandung bukannya berkurang, melainkan bertambah".

Ucapan terimakasih yang setinggi kami haturkan kepada yang terhormat:

1. Pejuang Kabupaten Bandung Timur dalam wadah KIP4KBT yang dikomandoi Bapak Alam S. Natapura beserta jajarannya yang selama 8 tahun memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya Guru Honorer dengan pengorbanan lahir dan bathin ingin mewujudkan Kabupaten Bandung Timur BERGEMMA (Bersih, Gemilang, Maju dan Mandiri).

2. Bapak Presiden Jokowi yang harapannya dapat menampung dan merealisasikan sehingga terwujud Kabupaten Bandung Timur sebagai Kabupaten Percontohan sebagaimana amanah beliau kepada Staf Kepresiden manakala menerima KIP4KBT sowan ke Istana Selasa, 4 Oktober 2016.

3. Ketua Umum Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sudah mendukung secara moral terwujudnya Kabupaten Bandung timur, Senin-Selasa, 13-14 Oktober 2016.

4. Bapak Bupati Kabupaten Bandung sebagaimana statement beliau di galamedianew.com, Rabu (17/05/2017) bahwa “Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser menyerahkan segala keputusan terkait pembentukan KBT kepada Pemerintah Pusat”.

5. Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Anang Susanto sebagaimana statementnya di galamedianews.com Rabu (17/05/2017) bahwa “Terkait pembentukan KBT terdapat beberapa prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh. Salah satunya harus didukung oleh DPD dan Seandainya pembentukan DOB KBT atas instruksi Pemerintah Pusat, kami dari DPRD akan membuka tangan”

6. Ketua BPD, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan seluruh masyarakat yang sudah mendukung baik moril maupun materi terhadap aspirasi mewujudkan Kabupaten Bandung Timur.

Semoga Allah SWT membalas segala bentuk pengorbanan yang sudah diberikan, memudahkan, dan melancarkan terbentuknya Kabupaten Bandung Timur.

BANDUNG TIMUR TANGTU JADI.

Aamiin Yaa Rabbal Allamiin.

Ketua Umum

DPD PGHI Kab. Bandung

  

Heru K. Nirwantya, S.Pd.